artikel ini dimuat di koran suara merdeka www.suaramerdeka.com
Dinamika Partai Politik Pascareformasi
Ditulis Oleh Fatkhuri
13-06-2008,
Tanggal 21 Mei 2008 lalu, bersamaan dengan peringatan 10 tahun lengsernya Soeharto dari kursi presiden RI sekaligus peringatan kebangkitan nasional, Mahasiswa Indonesia yang belajar di Australian National University (ANU) yang terhimpun dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA ANU) Canberra mengadakan diskusi interaktif dengan perwakilan dari 4 partai politik (PAN, PBB, PDIP dan PKS).
Keempat perwakilan partai tersebut meluangkan waktunya saat tengah mengikuti program short course untuk negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dilaksanakan oleh The Centre for Democratic Institutions (CDI) di Kampus ANU. CDI sendiri yang didirikan pada tahun 1998 merupakan insititusi yang bergerak di bidang penguatan demokrasi melalui lembaga parlemen dan partai politik.
Fokus dari lembaga ini adalah melakukan pemberdayaan terhadap parlemen dan program pengembangan partai politik melalui pelatihan, penelitian dan lain sebagianya. Perlu dicatat juga semua peserta Political Party Development Course dari Indonesia ini berjumlah 9 orang diantaranya adalah Kodri Febria Dwifajar (Partai Amanat Nasional), Wibowo Hadiwardoyo (Partai Bulan Bintang), Reiza Arief Juremi (Partai Golongan Karya). Maryana Lena (Partai Persatuan Pembangunan), Benjamin Malonda (Partai Damai Sejahtera), Ledia Hanifa Moechsoen (Partai Keadilan Sejahtera), Luhur Pambudi Mulyono (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Wahidah Rumondang Bulan (Partai Keadilan Sejahtera), Brahmana Suwarto (Partai Demokrat). Dari sembilan perwakilan parpol yang diundang, hanya 4 yang hadir yakni Wahidah rumondang Bulan dari PKS, Kodri Febria Dwi fajar dari PAN, Luhur Pambudi dari PDIP dan wibowo hadi wardoyo (PBB).
Tema diskusi tersebut menyoal tentang dinamika peran partai politik setelah reformasi bergulir 10 tahun. Gagasan diskusi adalah inisiatif teman-teman mahasiswa ANU dalam wadah PPIA. PPIA mengundang mereka yang berada selama 2 minggu di Canberra sebagai narasumber dalam diskusi tersebut.
Yang menarik dari diskusi tersebut adalah, pengakuan jujur para narasumber dari keempat perwakilan partai tersebut. Mereka mengatakan bahwa selama ini partai yang mereka geluti belum banyak berbuat banyak hal untuk menata bangsa yang carut marut ini dan terlebih untuk memikirkan rakyat. Banyak sekali kendala yang dialami parpol di Indonesia seperti tingkat sumberdaya manusia, integritas moral dan lain sebagainya.
Saya sempat bertanya apakah pengakuan tersebut merupakan cermin kinerja partai politik yang selama 10 tahun belum memberikan sumbangsih nyata buat masyakarat, atau sebaliknya, mereka masih disibukkan dengan agenda kampanye demi kemenangan di Pemilu 2009.
Terlepas dari pengakuan jujur atau sekedar lips service seorang politisi, ada beberapa bahasan menarik dalam diskusi tersebut terkait dengan dinamika parpol Indonesia yang muaranya adalah harapan ideal partai politik agar menjadi lebih baik.
Pertama, dalam diskusi jelas tergambar bahwa dalam konstelasi politik yang semakin tidak jelas ujung pangkalnya ini, menurut narasumber penting untuk membangun sinergitas dengan seluruh kelompok bangsa baik LSM, simpul-simpul masyarakat sipil, ilmuwan dan sebagainya sebagai upaya pencerahan partai. Lemahnya sumberdaya partai saat ini mengakibatkan peran mereka tidak begitu efektif dalam percaturan politik yang ada.
Kedua, perlunya proses regenerasi kader partai yang menjunjung tinggi integritas dan nilai moral. Dalam kaitan ini, argumen yang harus dibangun adalah bahwa berpartai bukan semata-mata ingin mencapai kekuasaan, tapi lebih pada bentuk pengabdian untuk membangun bangsa dan masyarakat secara luas.
Ketiga, perlunya penyederhanaan partai untuk lebih mengeefektifkan kinerja permerintah.
Dan terakhir, perlunya kontrol kekuasaan sehingga tercipta check and balance. Sebagaimana kita ketahui, kekuasaan cenderung korup, maka untuk mengantisipasi hal ini, partai politik perlu berbenah diri dengan mengutamakan sistem kontrol terhadap para kadernya yang duduk dalam pemerintahan agar mereka selalu ingat dan sadar akan tanggung jawabnya untuk mengemban amanat rakyat.
Hal lain yang tidak kalah menarik adalah ketika perwakilan dari PKS merespon pertanyaan tentang adanya upaya pembangkangan sipil sebagai wujud kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Parpol selama rentang waktu 10 terakhir pascareformasi. Menurut Bulan selaku perwakilan dari PKS, pembangkangan sipil itu sah-sah saja asalkan dikemas dalam wujud yang bagus. Dalam arti bahwa pembangkangan sipil harus bersifat produktif dalam upaya melakukan pencerahan terhadap masayakarakat bisa seperti pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, sehingga hasil dari pembangkangan sipil bukan sesuatu yang destruktif melainkan mempunyai nilai positif bagi kemajuan masyarakat.
Hasil pembahasan dalam diskusi ini tentunya menjadi agenda penting bagi seluruh parpol sebagai instrumen yang bisa mengawal transisi demokrasi di Indonesia.
Dinamika Partai Politik Pascareformasi
Ditulis Oleh Fatkhuri
13-06-2008,
Tanggal 21 Mei 2008 lalu, bersamaan dengan peringatan 10 tahun lengsernya Soeharto dari kursi presiden RI sekaligus peringatan kebangkitan nasional, Mahasiswa Indonesia yang belajar di Australian National University (ANU) yang terhimpun dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA ANU) Canberra mengadakan diskusi interaktif dengan perwakilan dari 4 partai politik (PAN, PBB, PDIP dan PKS).
Keempat perwakilan partai tersebut meluangkan waktunya saat tengah mengikuti program short course untuk negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dilaksanakan oleh The Centre for Democratic Institutions (CDI) di Kampus ANU. CDI sendiri yang didirikan pada tahun 1998 merupakan insititusi yang bergerak di bidang penguatan demokrasi melalui lembaga parlemen dan partai politik.
Fokus dari lembaga ini adalah melakukan pemberdayaan terhadap parlemen dan program pengembangan partai politik melalui pelatihan, penelitian dan lain sebagianya. Perlu dicatat juga semua peserta Political Party Development Course dari Indonesia ini berjumlah 9 orang diantaranya adalah Kodri Febria Dwifajar (Partai Amanat Nasional), Wibowo Hadiwardoyo (Partai Bulan Bintang), Reiza Arief Juremi (Partai Golongan Karya). Maryana Lena (Partai Persatuan Pembangunan), Benjamin Malonda (Partai Damai Sejahtera), Ledia Hanifa Moechsoen (Partai Keadilan Sejahtera), Luhur Pambudi Mulyono (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Wahidah Rumondang Bulan (Partai Keadilan Sejahtera), Brahmana Suwarto (Partai Demokrat). Dari sembilan perwakilan parpol yang diundang, hanya 4 yang hadir yakni Wahidah rumondang Bulan dari PKS, Kodri Febria Dwi fajar dari PAN, Luhur Pambudi dari PDIP dan wibowo hadi wardoyo (PBB).
Tema diskusi tersebut menyoal tentang dinamika peran partai politik setelah reformasi bergulir 10 tahun. Gagasan diskusi adalah inisiatif teman-teman mahasiswa ANU dalam wadah PPIA. PPIA mengundang mereka yang berada selama 2 minggu di Canberra sebagai narasumber dalam diskusi tersebut.
Yang menarik dari diskusi tersebut adalah, pengakuan jujur para narasumber dari keempat perwakilan partai tersebut. Mereka mengatakan bahwa selama ini partai yang mereka geluti belum banyak berbuat banyak hal untuk menata bangsa yang carut marut ini dan terlebih untuk memikirkan rakyat. Banyak sekali kendala yang dialami parpol di Indonesia seperti tingkat sumberdaya manusia, integritas moral dan lain sebagainya.
Saya sempat bertanya apakah pengakuan tersebut merupakan cermin kinerja partai politik yang selama 10 tahun belum memberikan sumbangsih nyata buat masyakarat, atau sebaliknya, mereka masih disibukkan dengan agenda kampanye demi kemenangan di Pemilu 2009.
Terlepas dari pengakuan jujur atau sekedar lips service seorang politisi, ada beberapa bahasan menarik dalam diskusi tersebut terkait dengan dinamika parpol Indonesia yang muaranya adalah harapan ideal partai politik agar menjadi lebih baik.
Pertama, dalam diskusi jelas tergambar bahwa dalam konstelasi politik yang semakin tidak jelas ujung pangkalnya ini, menurut narasumber penting untuk membangun sinergitas dengan seluruh kelompok bangsa baik LSM, simpul-simpul masyarakat sipil, ilmuwan dan sebagainya sebagai upaya pencerahan partai. Lemahnya sumberdaya partai saat ini mengakibatkan peran mereka tidak begitu efektif dalam percaturan politik yang ada.
Kedua, perlunya proses regenerasi kader partai yang menjunjung tinggi integritas dan nilai moral. Dalam kaitan ini, argumen yang harus dibangun adalah bahwa berpartai bukan semata-mata ingin mencapai kekuasaan, tapi lebih pada bentuk pengabdian untuk membangun bangsa dan masyarakat secara luas.
Ketiga, perlunya penyederhanaan partai untuk lebih mengeefektifkan kinerja permerintah.
Dan terakhir, perlunya kontrol kekuasaan sehingga tercipta check and balance. Sebagaimana kita ketahui, kekuasaan cenderung korup, maka untuk mengantisipasi hal ini, partai politik perlu berbenah diri dengan mengutamakan sistem kontrol terhadap para kadernya yang duduk dalam pemerintahan agar mereka selalu ingat dan sadar akan tanggung jawabnya untuk mengemban amanat rakyat.
Hal lain yang tidak kalah menarik adalah ketika perwakilan dari PKS merespon pertanyaan tentang adanya upaya pembangkangan sipil sebagai wujud kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Parpol selama rentang waktu 10 terakhir pascareformasi. Menurut Bulan selaku perwakilan dari PKS, pembangkangan sipil itu sah-sah saja asalkan dikemas dalam wujud yang bagus. Dalam arti bahwa pembangkangan sipil harus bersifat produktif dalam upaya melakukan pencerahan terhadap masayakarakat bisa seperti pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, sehingga hasil dari pembangkangan sipil bukan sesuatu yang destruktif melainkan mempunyai nilai positif bagi kemajuan masyarakat.
Hasil pembahasan dalam diskusi ini tentunya menjadi agenda penting bagi seluruh parpol sebagai instrumen yang bisa mengawal transisi demokrasi di Indonesia.
