Terkait dengan Pilkada Pilgub Jateng, ada beberapa poin yang harus menjadi bahan perhatian kita untuk mengukur kualitas pemilihan Gubernur saat ini. Hal ini penting mengingat kualitas pemilihan akan berdampak kepada masa depan kepemimpinan di propinsi Jateng. Diantara point tersebut adalah:

Pertama adalah, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon selama masa kampanye mestinya harus menjadi bahan keprihatinan kita untuk merenungkan dalam –dalam sebelum menentukan pilihan. Tolak ukur kualitas calon tidak sebatas pada kecerdasan dan pengaruhnya, namun bagaimana calon gubernur bisa tertib hukum dan mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mengemban amanah rakyat. Catatan Panwaslu Jawa tengah menyebutkan bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh kelima pasangan calon dalam melaksanakan kampanye. Pasangan yang di usung partai Golkar menempati rangking pertama dengan predikat paling banyak melakukan pelanggaran selama masa kampanye dari 5 hingga 18 Juni 2008. Data Panswalu Jateng menyebutkan bahwa Pasangan Bambang Sadono-Muhammad Adnan dari partai Golkar melakukan pelanggaran sebanyak 38 Kali. Sebaliknya, Calon yang diusung PKB dinilai paling tertib dalam menjalankan kampanye dimana pasangan calon ini paling sedikit melakukan pelanggaran yakni sebanyak 7 kali.

Dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, tentunya kita turut prihatin sebab para calon Gubernur bukannya memberikan suritauladan yang bagus untuk mentaati peraturah, melainkan mereka menorehkan catatan hitam buat masyarakat. Kalau dalam masalah-masalah kecil seperti ini saja banyak pelanggaran dilakukan, terus bagaimana nanti ketika mereka memimpin rakyat Jawa tengah yang penuh dengan aneka warna kepentingan dan tuntutan. Bukan tidak mungkin mereka juga dengan senenaknya melabrak rambu-rambu yang mestinya di junjung tinggi oleh seorang pemimpin.

Kedua adalah masalah kedekatan calon dengan masyarakat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat yang dipimpinnya. Fenomena PilGub Jateng mengisyaratkan bahwa para calon gubernur ini tidak dekat dengan rakyatnya. Sebagai contoh hasil Polling yang dilakukan oleh Harian suara merdeka pada tanggal 11 hingga 16 Juni lalu menyebutkan bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui atau mengenal pasangan calon.

Polling yang melibatkan sebanyak 1.153 responden yang dipilih secara acak bertingkat melalui buku telepon di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah menyebutkan bahwa mayoritas responden yakni 661 responden (57,33%) menyatakan hanya mengenal sebagian calon gubernur dan wakil gubernur dan 169 responden (14,66%) menyatakan tidak mengenal.

Ini adalah fakta riil dilapangan dimana para calon pemimpin kita belum banyak bersentuhan dengan masayarakat. Padahal, responden tersebut merupakan masayakarat kelas menengah yang terbukti mempunyai fasilitas telepon dirumahnya. Lalu bagaimana dengan masyarakat bawah yang kesehariannya bergelut dengan cangkul, perahu, dan semacamnya dibawah terik matahari. Padahal komunitas ini sangat susah mendapatkan akses seperti informasi dikarenakan kesibukan mereka dan kurangnya sumberdaya yang dimiliki.

Pentingnya kedekatan calon pemimpin dengan rakyat tentunya menjadi sesuatu yang krusial untuk mengetahui kondisi real yang terjadi di masyarkat sehingga diharapkan ketika memimpin nanti tidak buta dengan realitas. Terlebih Pilkada kali ini adalah pemilihan langsung, sehingga praktis seluruh calon mestinya bisa dikenal oleh rakyatnya karena mereka yang akan memberikan dukungan suara nantinya.

Ketiga adalah fenomena Golput. Dalam system demokrasi, setiap warga Negara berhak untuk menentukan pilihannya sesuai dengan kehedaknya termasuk hak untuk tidak memilih sekalipun. Ada kecendrungan, PilGub Jateng ini akan banyak warga yang Golput. Hal ini bisa kita lihat dari sepinya kegiatan kampanye beberapa waktu lalu. Dimana terkesan masyarakat Jateng cenderung tidak peduli dengan acara PilGub ini. Apatisme masyarakat bisa kita tafsirkan macam-macam seperti mungkin masyarakat masih disibukan dengan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak bisa megikuti hangar bingar kampanye yang ada. Disisi lain, apatisme ini bisa ditafsirkan juga sebagai wujud keengganan masyarakat untuk ikut meramaikan Pilkada dan yang lebih ekstrim lagi keengganan untuk tidak memilih.

Fenomena Golput di Pilgub Jateng ini mesti menjadi bahan perhatian terutama elit-elit politik di Jateng, sebab merujuk ke pengalaman PILKADA di beberapa daerah dan yang terakhir di Jawa barat, angka Golput cukup tinggi. Untuk kontek Jateng sebagaimana di sinyalir oleh hasil Polling Suara Medeka, ada sebanyak 166 responden (14,40%) yang secara tegas menyatakan tidak akan mencoblos. Belum lagi realitas yang hampir sama dimana 38,42% responden rata-rata tidak jelas tentang siapa yang bakal mereka pilih. Fenomena ini tentunya menjadi pembelajaran kita bersama agar tidak mudah untuk memperalat rakyat untuk kepentingan politik sesaat. Bagaimanapun, rakyat juga manusia, punya nalar berfikir dan perasaan yang tidak selamanya harus diperlakukan tidak adil oleh penguasa. Kalau toh mereka harus Golput, itu sebuah hak yang kita harus hargai, bukan sebaliknya malah mencaci maki. Barangkali rakyat sekarang sudah mulai sadar bahwa ternyata selama ini mereka seringkali dibohongi, sehingga wajar, puncak dari rasa kekesalan ini berujung pada apatisme. Semoga rakyat Jateng bisa menggunakan hak pilihnya besok.