Contoh yang paling aktual adalah penentangan yang datang dari Ketua Umum Asosiasi Konsultan Politik Indonesia (AKPI) Denny JA terhadap usulan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memasukan syarat 'tidak cacat moral' bagi seseorang yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam revisi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Deny JA menyarankan pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang dapat membatasi hak warga negara untuk menjadi kepala daerah. Menurut dia menjadi kepala daerah adalah hak yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan hak asasi universal. Usulan Mendagri tersebut dalam rangka merespon maraknya artis yang turut serta dalam pilkada yang disinyalir beberapa di antaranya tidak layak untuk dicalonkan karena mempunyai rekam jejak yang tidak baik (contoh: terlibat dalam video porno dan semacamnya).

Terlepas dari persoalan cacat moral yang debatable tersebut, menurut hemat penulis, rame-ramenya artis maju dalam pilkada memang bisa membuat blunder roda pemerintahan. Saat ini kita semua diperhadapkan dengan pesona artifisial yang kalau mau dicermati lebih jauh sebetulnya bisa membuat tidak hanya mandulnya roda pemerintahan. Akan tetapi juga ketidakpastian arah demokrasi.

Harus diakui popularitas tengah menyihir idealisme menjadi pragmatisme bagi politisi kita. Popularitas bak opium yang memabukan. Ironisnya banyak elit politik juga larut dalam jurus mabuk popularitas tersebut.

Pertanyaan yang layak diajukan dalam konteks ini adalah mengapa partai politik begitu semangat mengajukan selebiriti sebagai calon bupati/ wakil bupati serta cagub/ cawagub? Betulkah popularitas bisa memberi garansi bagi selebriti untuk memenagi pertarungan politik?

Pragmatisme Politik Kekuasaan
Tak dapat dipungkiri kehadiran artis dalam panggung politik praktis memang membawa berkah tersendiri. Setidaknya dalam jangka pendek partai politik akan mendapat insentif yang luar biasa besar apabila jago artis yang mereka usung memenangi pertarungan.

Dengan popularitas yang dimiliki artis memang memiliki daya tarik tersendiri. Sebab, mereka akan lebih mudah dikenal kalangan luas. Peran mereka dalam berbagai media ketika bernyanyi, berakting baik dalam sinetron maupun layar lebar ditambah lagi dengan blow up besar-besaran melalui infotainmen adalah metode efektif bagaimana artis akan lebih mudah dikenal publik.

Fakta ini menemukan relevansinya ketika belakangan politik pencitraan semakin digandrungi banyak orang terutama dalam jagad politik praktis. Realitas ini pula yang pada gilirannya menarik perhatian partai politik di Indonesia untuk meminang para artis.

Dengan modal popularitas serta finansial yang cukup memadai artis bak dewa dan dewi penolong bagi partai politik. Partai politik yang tengah mengalami kebangkrutan publik figur atau kader andal serta tidak mempunyai modal finasial yang kuat banyak merasa diuntungkan.

Di satu sisi mereka tidak susah-susah mengeluarkan modal banyak untuk mengusung calon. Pada sisi yang lain mereka membutuhkan figur dengan elektabilitas tinggi dan ditokohkan untuk melaju dalam proses pencalonan kepala daerah. Alhasil kebutuhan untuk memenangi pertarungan disertai dengan kepentingan untuk mendapatkan finansial membuat partai politik rame-rame menarik artis dalam pentas politik praktis.

Fenomena di atas (pertimbangan popularitas serta modal uang artis yang cukup banyak) dengan jelas memperlihatkan bahwa partai politik lebih mengutamakan kepentingan pragmatis daripada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Mereka tidak sadar bahwa pelan tapi pasti idealisme partai sedang tergadaikan.

Hal ini beralasan sebab kebanyakan artis yang direkrut untuk maju menjadi calon adalah mereka yang awam akan pengetahuan dan pengalaman politik. Padahal jamak diketahui bahwa dunia politik penuh teka-teki dan teramat kompleks.

Dus, tidak semua orang bisa dengan mudah menceburkan diri dalam kancah pertarungan politik. Dibutuhkan penyesuaian diri yang lebih lama bagi selebiriti dengan lingkungan baru yang penuh tantangan tersebut. Di samping popularitas dan kekuatan gizi (uang) yang cukup seseorang yang terjun dalam politik membutuhkan kepiawaian termasuk di dalamnya kredibilitas, pengetahuan yang luas, baik dalam pemerintahan maupun yang lain, serta kemampuan manajerial yang memadai.

Belum lagi kecapakan dalam menjalin komunikasi dalam semua kalangan. Terutama pada level grass roots menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dengan demikian meminang artis hanya dengan melihat popularitas semata tanpa melihat track records yang lain adalah bukti nyata bahwa partai politik lebih memilih kepentingan jangka pendek demi meraih tampuk kekuasaan tertinggi.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sebab kualitas pemerintahan kemudian dipertaruhkan. Hal tersebut merupakan konsekwensi logis dari kualitas pemimpin yang terbentuk secara instan.

Memilih pemimpin (artis) tanpa mengetahui rekam jejaknya justru akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya (political hazard). Roda pemerintahan bisa terancam kacau balau. Hal ini menjadi nyata sebab pemimpin tidak bisa menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan minim pengetahuan dan pengalaman.

Lebih tragis lagi pelaksanaan demokrasi semakin tidak mempunyai makna yang jelas. Alih-alih memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk menjadi pemimpin sebaliknya kualitas demokrasi justru dipertaruhkan. Kondisi inilah yang pada gilirannya menyebabkan paradoks demokrasi.

Di satu sisi kita tidak bisa membatasi kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, pada sisi yang lain kita terjebak dalam ranjau kebebasan dengan memilih pemimpin tanpa mempertimbangkan rekam jejak mereka.

Mandulnya Regenerasi Partai Politik
Setali tiga uang. Rame-ramenya partai politik mengusung artis merupakan cermin mandegnya regenerasi dalam partai politik. Partai politik tampak kehilangan fungsinya sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap program kaderisasi (pendidikan politik) dan indoktrinasi (penanaman idiologi) terhadap kader-kadernya.

Minimnya kader yang idiologis dan kapabel adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Sejatinya partai politik harus mempersiapkan sedini mungkin tokoh-tokoh partai yang akan menduduki pos-pos strategis dalam pemerintahan baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Sebaliknya bukan malah meminang artis yang belum jelas rekam jejaknya untuk maju dalam proses perebutan kekuasaan.

Meminang artis adalah hak politik partai. Namun demikian mengajukan artis yang tidak pernah belajar politik dan tidak pernah terjun dalam organisasi masyarakat maupun politik justru akan semakin mengkerdilkan partai politik itu sendiri.

Sudah saatnya partai politik merumuskan kembali sistem kaderisasi yang efektif dan efisien. Hal ini penting dilakukan jika partai politik tidak ingin kehilangan kepercayaan publik. Yang lebih penting dari itu adalah partai akan merasa siap (ready to play) kapan pun dan di mana pun untuk mengusung calon sendiri yang dinilai kapabel, popular, dan teruji integritasnya.

Saat ini rakyat sudah begitu cerdas. Mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh elit-elit partai politik hanya dengan iming-iming uang apalagi janji semu belaka. Sebaliknya, yang ada barangkali rakyat akan mengambil uang tersebut. Kemudian pilihan politik belum tentu ke calon yang dimaksud.

Salah satu bukti bahwa rakyat tidak terpesona dengan popularitas artis adalah banyaknya prosentase selebriti yang kalah dalam pertarungan memperebutkan jabatan politik dalam pilkada di beberapa daerah di Indonesia. Contoh beberapa artis yang kalah dalam pilkada adalah Marissa Haque untuk memperebutkan jabatan wakil gubernur Banten. Kemudian Helmi Yahya juga bernasib sama ketika mendampingi Gubernur incumbent Syahrial Usman dalam Pilkada di Sumatera Selatan.

Saipul Jamil juga tidak jauh berbeda yang menelan kekalahan ketika mendampingi Ruhyadi Kirtam Sanjaya untuk Pilkada Kota Serang Banten. Selanjutnya pedangdut Ayu Soraya juga kalah telak ketika mendampingi M Basri Budi Utomo sebagai calon wali kota dengan hanya mengantongi 3,04 persen suara dari kurang lebih 120 ribu pemilih di Kota Tegal.

Banyaknya artis yang gagal ketika maju menjadi cabup dan cawabup serta cagub dan cawagub menunjukan bahwa popularitas artis bukan merupakan senjata ampuh untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat. Ini juga menjadi bukti bahwa rakyat semakin mandiri untuk menentukan calon pemimpin mereka.

Lebih jauh fakta ini mengafirmasi argumentasi yang disampaikan oleh Angelina Sondakh sebagai artis yang sudah dua periode menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat bahwa modal popularitas artis tidak selalu berbanding lurus dengan potensi untuk menang. Terbukti sampai dengan tahun 2009 dari 96 artis yang menceburkan diri dalam pentas politik hanya 11 orang yang sukses atau 16 persen.

Dengan demikian sudah saatnya partai politik mengedepankan idealisme untuk tidak hanya mempertimbangkan popularitas semata. Melainkan kualitas calon (artis) juga harus menjadi prioritas dalam menjaring bakal calon pemimpin. Tidak kalah penting kaderisasi terhadap anggota partai politik jauh lebih urgen sehingga partai politik tidak mengalami delegitimasi.