OLEH FATKHURI
Pemerhati Politik dan kandidat Master bidang Kebijakan Publik Australian National University (ANU) Canberra, Australia
Dalam diskursus ilmu ekonomi, Opportunity Costs merupakan konsep yang selalu dipakai untuk mengambil keputusan penting dari dua alternative atau lebih yang sama-sama memiliki keistimewaan. Secara literal, Opportunity Costs diartikan sebagai alternative (kesempatan) berharga yang hilang, manakala orang mengambil atau memilih alternative lain. Opportunity cost selalu dijadikan lensa analisa, apakah sesuatu yang akan seseorang pilih atau ambil tersebut menghadirkan keuntungan atau manfaat yang lebih besar dengan resiko yang sesedikit mungkin.
Sebagaimana diuraikan McTaggart dkk (2007), menurut mereka Opporunity Cost adalah alternatif berharga yang seseorang berikan untuk mendapatkan sesuatu dari aktifitas yang seseorang pilih. Dalam bentuknya yang sederhana, definisi tersebut menerangkan bahwa setiap preferensi pasti manghadirkan sebuah biaya (cost) atau dalam pepatah disebutkan there is no such thing as a free lunch. Dalam kontek yang demikian, ketika orang dihadapkan pada dua pilihan atau lebih yang sama-sama berharga, maka dari preferensi yang ada, orang akan lebih memilih mengambil keputusan dengan mempertimbangkan resiko (cost) yang paling kecil. Seperti contoh dalam kontek koalisi menjelang Pilpres 2009, Partai Politik cenderung lebih memilih partner koalisi yang Opportunity (kesempatan) menangnya lebih besar ketimbang memilih partai lain yang perolehan suaranya lebih kecil. Tentu resiko politik menjadi pertimbangan logis, sebab dengan memilih partai yang mendapat perolehan suara besar, asumsinya tampuk kekuasaan akan dapat dengan mudah bisa dicapai.
Dengan memakai konsep Oportunity Costs tersebut, mari kita lihat apakah keputusan SBY dengan memilih Boediono dari pada kader Partai Politik sebagai Cawapres termasuk kategori pilihan yang tepat bagi SBY dan Demokrat atau sebaliknya justru mendatangkan resiko politik yang sangat besar. Kalau memang dengan keputusan tersebut Oportunity Costsnya lebih kecil, berarti penunjukan Boediono sebagai Cawapres SBY yang dideklarasikan pada tanggal 15 Mei 2009 merupakan keputusan yang tepat dengan asumsi bahwa kehadiran Boediono akan mendatangkan banyak manfaat daripada madharat dengan asumsi demokrat dan partner koalisi diapstikan menang. Tulisan ini hendak menganalisis, sejauhmana tingkat Opportunity Costs SBY dan Demokrat dengan menggandeng Boediono sebagai Cawapres.
Kontraversi pemilihan Boediono sebagai Cawapres
Meskipun semua partai peserta koalisi yang terdiri PKB, PKS, PAN, dan PPP sepakat bahwa proses pemilihan Cawapres diserahkan semuanya ke SBY, namun tak pelak, pemilihan Boediono sebagai Cawapres SBY memantik banyak protes dari berbagai partai peserta koalisi. Ada berbagai macam argumentasi yang mereka bangun.
Pertama, tindakan SBY dengan memilih Boediono sebagai Cawapres tanpa mengkomunikasikan dengan partner koalisi dinilai terlalu over confidence. Menurut mereka, meskipun keputusan Cawapres sepenuhnya hak SBY, sejatinya SBY mempertimbangkan etika politik dimana SBY semestinya memposisikan partai-partai partner koalisi sebagai mitra sejajar bukan sebaliknya diposisikan subordinat. Dalam kontek yang demikian, SBY dinilai terlalu arogan dengan tidak melibatkan partai-partai koalisi untuk berbicara dua arah dalam proses penentuan cawapres tersebut.
Kedua, tindakan SBY dengan memilih Boediono dinilai menyakiti hati para Partner koalisi seperti PAN, PKS, PPP dan PKB yang notabene menginginkan agar cawapres SBY dari kader partai koalisi. Banyak kalangan menilai, dengan tidak satupun dari kader partai koalisi yang dipilih SBY, maka kalau asumsinya SBY memenangi pertarungan, SBY akan kembali menghadapi ganjalan di lembaga legislatif nanti. Hal tersebut terjadi karena partner SBY (Boediono) tidak mempunyai kekuatan di parlemen sehingga resistensi terhadap kebijakan kemungkinan tak terhindarkan. Ketiga, SBY dinilai menabrak tradisi atau mitos kepemimpinan politik Indonesia yang semestinya harus merepresentasikan berbagai macam golongan. Dalam kontek ini, SBY dinilai tidak lagi menganggap penting duet kepemimpinan Nasional yang mencakup politik keterwakilan antara Jawa-Non Jawa dan Nasionalis-Islam.
Tidak adanya representasi Islam tersebut rupanya menjadi salah satu argumentasi partner koalisi sehingga mereka menolak keputusan SBY dengan memilih Boediono. Sebagaimana dikatakan oleh Tifatul Sembiring, bahwa mereka (partner koalisi) sebetulnya menginginkan adanya keterwakilan umat dalam Cawapres tersebut. Dia beranggapan bahwa karena SBY calon dari nasionalis, maka sudah selayaknya SBY memilih calon wakil dari umat Islam. Menurutnya hal tersebut penting untuk membangun stabilitas politik ke depan karena posisi Wapres diisi dari salah satu parpol yang berkoalisi.
Terlepas dari resiko politik yang ada, sudah barang tentu ada banyak pertimbangan mengapa SBY memilih Boediono sebagai cawapres. Pertama, sebagaimana SBY sampaikan dalam acara deklarasi capres-cawapres di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 15 Mei, sosok Boediono dinilai SBY sebagai orang yang minim konflik kepentingan. Dalam sambutanya SBY menilai bahwa Boediono tak memiliki konflik kepentingan baik dalam kontek kepentingan bisnis, kepentingan politik ataupun motivasi lain. Statemen tersebut secara implisit menandakan bahwa dalam rentang perjalanan selama 5 tahun memimpin, SBY merasa banyak menghadapi jalan terjal ketika memiliki partner kerja (Wapres) yang berasal dari figur Partai Politik. Belajar dari pengalaman tersebut, SBY menginginkan bahwa dengan mengambil orang netral, maka roda pemerintahan akan berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut sangat berasalan sebab asumsinya kerikil tajam yang selama ini kerap muncul, akan bisa diminimalisir. Kedua, aspek profesionalitas yang berbasis pada efisiensi dan efektifitas kinerja sepertinya menjadi pertimbangan utama daripada kepentingan politik. Dalam kontek ini, SBY tidak lagi berfikir sempit seperti halnya harus memilih figur Cawapres dari tokoh Islam maupun luar Jawa. SBY menilai bahwa profesionalitas seseorang yang sudah teruji kinerjanya jauh lebih penting sehingga SBY kemudian harus menjatuhkan pilihan pada sosok Boediono. Kita tahu, dalam masa krisis di awal reformasi, sosok Boediono yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong diera Megawati dianggap sebagai salah satu orang yang berhasil mengamankan perekonomian Indonesia. Sebagaimana dituturkan oleh Faisal Basri, Boediono merupakan orang yang cukup berhasil membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level yang menggembirakan dimana pada triwulan keempat 2004, perekonoian Indonesia mencapai 6,65 persen dan angka tersebut tertinggi sejak krisis hingga saat ini (Kompas 14 Mei 2009). Diatas semua itu, sosok Boediono juga dinilai sebagai orang yang cukup berjasa dengan membawa Indonesia lepas dari bantuan Dana Moneter Internasional.
Jalan Terjal Partai Demokrat
Terlepas dari sisi positif seorang Boediono yang terkenal bersih, loyal, dan professional, terpilihnya dia sebagai Cawapres akan menghadapi banyak tantangan bagi SBY dan Demokrat. Salah satu tantangan serius tersebut justru datang dari peserta koalisi yang pada saat ini belum sungguh-sungguh dalam membangun arah koalisi. Contoh yang paling sederhana adalah sikap PAN yang sampai saat ini belum memutuskan secara kelembagaan apakah akan ikut dalam koalisi atau tidak. Ketidakhadiran Sutrisno Bahir dan Amin Rais dalam acara deklarasi tanggal 15 Mei lalu merupakan salah satu warning bahwa arah peta koalisi masih remang-remang. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPP PAN Sayuti Asyathri, ketidakhadiran pengurus DPP PAN karena pada dasarnya PAN belum menyatakan akan berkoalisi dengan SBY.
Belum solidnya koalisi yang dibangun tentu menjadi ganjalan tersendiri buat SBY dan Demokrat. Sebagai partai Politik pemimpin koalisi, Demokrat harus bisa mengkondisikan partner koalisi dengan meyakinkan mereka bahwa pilihan terhadap Boediono merupakan alternative terbaik diantara sekian pilihan yang ada. SBY dan Demokrat harus bisa memberikan penjelasan logis bahwa barangkali netralitas seorang figur Boediono yang tidak berangkat dari partai politik bisa menjadi energi positif untuk meminimalisir konflik kepentingan antar partai politik peserta koalisi. Semua mafhum bahwa dalam politik tidak ada sesuatu yang pasti. Dalam kontek ini, maka siapapun tidak ada yang bisa menjamin bahwa munculnya Cawapres dari salah satu kader partai peserta koalisi akan semakin mempersolid koalisi. Sebaliknya, bisa jadi ketika SBY dan democrat memilih salah satu kader partai politik justru akan memperburuk hubungan antar partai peserta koalisi sehingga hal tersebut juga bisa jadi ancaman koalisi nantinya. Komunikasi politik dua arah antara Demokrat dengan partai peserta koalisi merupakan keniscayaan sehingga keutuhan koalisi bisa terselamatkan.
Pemerhati Politik dan kandidat Master bidang Kebijakan Publik Australian National University (ANU) Canberra, Australia
Dalam diskursus ilmu ekonomi, Opportunity Costs merupakan konsep yang selalu dipakai untuk mengambil keputusan penting dari dua alternative atau lebih yang sama-sama memiliki keistimewaan. Secara literal, Opportunity Costs diartikan sebagai alternative (kesempatan) berharga yang hilang, manakala orang mengambil atau memilih alternative lain. Opportunity cost selalu dijadikan lensa analisa, apakah sesuatu yang akan seseorang pilih atau ambil tersebut menghadirkan keuntungan atau manfaat yang lebih besar dengan resiko yang sesedikit mungkin.
Sebagaimana diuraikan McTaggart dkk (2007), menurut mereka Opporunity Cost adalah alternatif berharga yang seseorang berikan untuk mendapatkan sesuatu dari aktifitas yang seseorang pilih. Dalam bentuknya yang sederhana, definisi tersebut menerangkan bahwa setiap preferensi pasti manghadirkan sebuah biaya (cost) atau dalam pepatah disebutkan there is no such thing as a free lunch. Dalam kontek yang demikian, ketika orang dihadapkan pada dua pilihan atau lebih yang sama-sama berharga, maka dari preferensi yang ada, orang akan lebih memilih mengambil keputusan dengan mempertimbangkan resiko (cost) yang paling kecil. Seperti contoh dalam kontek koalisi menjelang Pilpres 2009, Partai Politik cenderung lebih memilih partner koalisi yang Opportunity (kesempatan) menangnya lebih besar ketimbang memilih partai lain yang perolehan suaranya lebih kecil. Tentu resiko politik menjadi pertimbangan logis, sebab dengan memilih partai yang mendapat perolehan suara besar, asumsinya tampuk kekuasaan akan dapat dengan mudah bisa dicapai.
Dengan memakai konsep Oportunity Costs tersebut, mari kita lihat apakah keputusan SBY dengan memilih Boediono dari pada kader Partai Politik sebagai Cawapres termasuk kategori pilihan yang tepat bagi SBY dan Demokrat atau sebaliknya justru mendatangkan resiko politik yang sangat besar. Kalau memang dengan keputusan tersebut Oportunity Costsnya lebih kecil, berarti penunjukan Boediono sebagai Cawapres SBY yang dideklarasikan pada tanggal 15 Mei 2009 merupakan keputusan yang tepat dengan asumsi bahwa kehadiran Boediono akan mendatangkan banyak manfaat daripada madharat dengan asumsi demokrat dan partner koalisi diapstikan menang. Tulisan ini hendak menganalisis, sejauhmana tingkat Opportunity Costs SBY dan Demokrat dengan menggandeng Boediono sebagai Cawapres.
Kontraversi pemilihan Boediono sebagai Cawapres
Meskipun semua partai peserta koalisi yang terdiri PKB, PKS, PAN, dan PPP sepakat bahwa proses pemilihan Cawapres diserahkan semuanya ke SBY, namun tak pelak, pemilihan Boediono sebagai Cawapres SBY memantik banyak protes dari berbagai partai peserta koalisi. Ada berbagai macam argumentasi yang mereka bangun.
Pertama, tindakan SBY dengan memilih Boediono sebagai Cawapres tanpa mengkomunikasikan dengan partner koalisi dinilai terlalu over confidence. Menurut mereka, meskipun keputusan Cawapres sepenuhnya hak SBY, sejatinya SBY mempertimbangkan etika politik dimana SBY semestinya memposisikan partai-partai partner koalisi sebagai mitra sejajar bukan sebaliknya diposisikan subordinat. Dalam kontek yang demikian, SBY dinilai terlalu arogan dengan tidak melibatkan partai-partai koalisi untuk berbicara dua arah dalam proses penentuan cawapres tersebut.
Kedua, tindakan SBY dengan memilih Boediono dinilai menyakiti hati para Partner koalisi seperti PAN, PKS, PPP dan PKB yang notabene menginginkan agar cawapres SBY dari kader partai koalisi. Banyak kalangan menilai, dengan tidak satupun dari kader partai koalisi yang dipilih SBY, maka kalau asumsinya SBY memenangi pertarungan, SBY akan kembali menghadapi ganjalan di lembaga legislatif nanti. Hal tersebut terjadi karena partner SBY (Boediono) tidak mempunyai kekuatan di parlemen sehingga resistensi terhadap kebijakan kemungkinan tak terhindarkan. Ketiga, SBY dinilai menabrak tradisi atau mitos kepemimpinan politik Indonesia yang semestinya harus merepresentasikan berbagai macam golongan. Dalam kontek ini, SBY dinilai tidak lagi menganggap penting duet kepemimpinan Nasional yang mencakup politik keterwakilan antara Jawa-Non Jawa dan Nasionalis-Islam.
Tidak adanya representasi Islam tersebut rupanya menjadi salah satu argumentasi partner koalisi sehingga mereka menolak keputusan SBY dengan memilih Boediono. Sebagaimana dikatakan oleh Tifatul Sembiring, bahwa mereka (partner koalisi) sebetulnya menginginkan adanya keterwakilan umat dalam Cawapres tersebut. Dia beranggapan bahwa karena SBY calon dari nasionalis, maka sudah selayaknya SBY memilih calon wakil dari umat Islam. Menurutnya hal tersebut penting untuk membangun stabilitas politik ke depan karena posisi Wapres diisi dari salah satu parpol yang berkoalisi.
Terlepas dari resiko politik yang ada, sudah barang tentu ada banyak pertimbangan mengapa SBY memilih Boediono sebagai cawapres. Pertama, sebagaimana SBY sampaikan dalam acara deklarasi capres-cawapres di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 15 Mei, sosok Boediono dinilai SBY sebagai orang yang minim konflik kepentingan. Dalam sambutanya SBY menilai bahwa Boediono tak memiliki konflik kepentingan baik dalam kontek kepentingan bisnis, kepentingan politik ataupun motivasi lain. Statemen tersebut secara implisit menandakan bahwa dalam rentang perjalanan selama 5 tahun memimpin, SBY merasa banyak menghadapi jalan terjal ketika memiliki partner kerja (Wapres) yang berasal dari figur Partai Politik. Belajar dari pengalaman tersebut, SBY menginginkan bahwa dengan mengambil orang netral, maka roda pemerintahan akan berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut sangat berasalan sebab asumsinya kerikil tajam yang selama ini kerap muncul, akan bisa diminimalisir. Kedua, aspek profesionalitas yang berbasis pada efisiensi dan efektifitas kinerja sepertinya menjadi pertimbangan utama daripada kepentingan politik. Dalam kontek ini, SBY tidak lagi berfikir sempit seperti halnya harus memilih figur Cawapres dari tokoh Islam maupun luar Jawa. SBY menilai bahwa profesionalitas seseorang yang sudah teruji kinerjanya jauh lebih penting sehingga SBY kemudian harus menjatuhkan pilihan pada sosok Boediono. Kita tahu, dalam masa krisis di awal reformasi, sosok Boediono yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong diera Megawati dianggap sebagai salah satu orang yang berhasil mengamankan perekonomian Indonesia. Sebagaimana dituturkan oleh Faisal Basri, Boediono merupakan orang yang cukup berhasil membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level yang menggembirakan dimana pada triwulan keempat 2004, perekonoian Indonesia mencapai 6,65 persen dan angka tersebut tertinggi sejak krisis hingga saat ini (Kompas 14 Mei 2009). Diatas semua itu, sosok Boediono juga dinilai sebagai orang yang cukup berjasa dengan membawa Indonesia lepas dari bantuan Dana Moneter Internasional.
Jalan Terjal Partai Demokrat
Terlepas dari sisi positif seorang Boediono yang terkenal bersih, loyal, dan professional, terpilihnya dia sebagai Cawapres akan menghadapi banyak tantangan bagi SBY dan Demokrat. Salah satu tantangan serius tersebut justru datang dari peserta koalisi yang pada saat ini belum sungguh-sungguh dalam membangun arah koalisi. Contoh yang paling sederhana adalah sikap PAN yang sampai saat ini belum memutuskan secara kelembagaan apakah akan ikut dalam koalisi atau tidak. Ketidakhadiran Sutrisno Bahir dan Amin Rais dalam acara deklarasi tanggal 15 Mei lalu merupakan salah satu warning bahwa arah peta koalisi masih remang-remang. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPP PAN Sayuti Asyathri, ketidakhadiran pengurus DPP PAN karena pada dasarnya PAN belum menyatakan akan berkoalisi dengan SBY.
Belum solidnya koalisi yang dibangun tentu menjadi ganjalan tersendiri buat SBY dan Demokrat. Sebagai partai Politik pemimpin koalisi, Demokrat harus bisa mengkondisikan partner koalisi dengan meyakinkan mereka bahwa pilihan terhadap Boediono merupakan alternative terbaik diantara sekian pilihan yang ada. SBY dan Demokrat harus bisa memberikan penjelasan logis bahwa barangkali netralitas seorang figur Boediono yang tidak berangkat dari partai politik bisa menjadi energi positif untuk meminimalisir konflik kepentingan antar partai politik peserta koalisi. Semua mafhum bahwa dalam politik tidak ada sesuatu yang pasti. Dalam kontek ini, maka siapapun tidak ada yang bisa menjamin bahwa munculnya Cawapres dari salah satu kader partai peserta koalisi akan semakin mempersolid koalisi. Sebaliknya, bisa jadi ketika SBY dan democrat memilih salah satu kader partai politik justru akan memperburuk hubungan antar partai peserta koalisi sehingga hal tersebut juga bisa jadi ancaman koalisi nantinya. Komunikasi politik dua arah antara Demokrat dengan partai peserta koalisi merupakan keniscayaan sehingga keutuhan koalisi bisa terselamatkan.
