http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=12669
Harian Umum Duta Masyarakat, Selasa, 10 Maret 2009
OLEH : FATKHURI, Pemerhati politik dan kandidat Master bidang Kebijakan Publik Australian National University (ANU) Canberra
Pagelaran Pemilihan Umum Legislatif tinggal menghitung hari dan tak berselang lama pemilihan presiden segera menyusul. Ada berbagai macam langgam ekspresi dari sekian banyak fenomena politik saat ini yang bisa kita saksikan. Di tengah perjuangan mencari simpati rakyat untuk bisa memilih figur-figur terbaiknya dalam pentas politik lima tahunan, kader terbaik partai atau partai politik sendiri tak bisa dihindarkan dari jalan terjal untuk menggapai kekuasaan.
Potret buram Parpol Indonesia
Belum hilang dalam ingatan kita, bagaimana prilaku elit politik di lembaga yang terhormat (DPR) terjerat berbagai macam kasus dimulai dari skandal seks (Yahya Zaini (Partai Golkar) vs Maria Eva di penghujung 2006), sampai pada kasus korupsi Hamka Yandhu (Partai Golkar) , Al Amin Nasution (PPP), Bulyan Royan (PBR) dsb) dan sejumlah kasus-kasus yang mengendap dan lepas dari incaran KPK. Ragam kasus yang menimpa anggota DPR ini praktis membawa efek tersendiri dimana wibawa lembaga yang diharapkan bisa menjadi wadah perjuangan aspirasi rakyat kemudian dipertaruhkan.
Melihat realitas tersebut, derap langkah reformasi bak memakan anak sendiri sebab fakta yang tersuguhkan adalah bahwa berbagai upaya menegakkan demokrasi dalam bingkai semangat pemberantasan KKN tergembosi dari dalam. Tak pelak, cibiran dari berbagai kalangan datang tanpa henti. Kenyataan pahit ini sudah menjadi keniscayaan terutama bagi anggota dewan yang terjerumus dalam kubangan skandal baik itu korupsi maupun tindakan Asusila.
Kasus tertangkapnya Anggota DPR dari FPAN, Abdul Hadi Djamal dalam dugaan kasus suap terkait proyek perluasan pelabuhan dan bandara di wilayah Indonesia Timur pada hari Senin 2 Maret 2009 sekitar pukul 22.30 WIB di kawasan Karet, Jl Sudirman, Jakarta menambah deret panjang daftar anggota dewan yang gemar melakukan pelanggaran.
Kendati demikian. tertangkapnya Abdul hadi ini tidak mengagetkan khalayak. Pasalnya fenomena demikian sudah menjadi bumbu dalam sandiwara politik tanah air. Ketidakjeraan elit-elit politik melakukan praktek yang tidak terpuji ini semakin menjustifikasi bahwa potret buram partai politik Indonesia semakin menemukan relevansinya.
Politik uang telah secara kasat mata senantiasa dijadikan subjek yang memainkan peranan penting dalam setiap drama politik yang berlangsung di DPR. Padahal kita tahu, deklarasi anti korupsi kerapkali mereka dengung-dengungkan. Dengan semangat serta komitmen untuk memberantas korupsi, mereka kerap mengepalkan tangan sebagai simbol perlawanan terhadap penyakit korupsi.
Ironisnya, upaya itu hanya sebatas jargon dimana pada tataran implementasinya komitmen tersebut harus berhadapan dengan nafsu keserakahan yang pada gilirannya mengikiskan semangat dan komitmen pemberantasan korupsi yang telah dibangun. Urat malu serta takut anggota dewan seakan telah terputus sehingga kasus demi kasus yang mendera koleganya tidak pernah dijadikan pelajaran. Yang ada adalah kompetisi mengembalikan serta menambah kekayaan. Kenyataan ini semakin menihilkan peran mereka sebagai pejuang aspirasi rakyat.
Meskipun tertangkapnya Abdul Hadi tidak mengagetkan banyak pihak, bagaimanapun PAN sebagai partai politik yang selama ini mengklaim sebagai partai reformis dan bersih dari KKN merasa tertampar. Terlebih ajang pemilu sudah di depan mata dimana seluruh partai politik sedang gencar-gencarnya membangun citra diri di masyarakat untuk menggalang dukungan. Berkaca dari realitas ini, wajar jika PAN pada akhirnya memutuskan untuk secepatnya mengambil tindakan berupa pemecatan terhadap Abdul Hadi sebelum akhirnya mengundurkan diri.
Jamaah korupsi
Pemilu 2009 sebentar lagi berlangsung. Sejatinya pemilu kali ini menjadi titik pijak bagaimana arah baru politik Indonesia dengan kembali pada semangat reformasi terpatri. Dalam konteks politik elit, sudah saatnya partai politik berbenah diri dengan tidak sembarangan memilih atau merekrut calon-calon anggota legislative maupun eksekutif tanpa melihat rekam jejak mereka.
Selama ini hampir dipastikan, partai politik begitu pragmatis merekrut calon angggota legislative. Pragmatisme partai politik ini didasarkan atas realitas bahwa terjun dalam politik praktis atau berpartisipasi dalam pemilihan umum membutuhkan banyak uang. Dasar pemikiran inilah yang kerapkali menjadi tempat bersandar elit politik dimana pada gilirannya memberikan tempat yang istimewa bagi mereka berdompet tebal.
Aksi semacam ini hanya akan melahirkan bom waktu bagi partai politik. Dengan terus menyuburkan praktek semacam ini, maka wibawa partai akan terdepresiasi. Bahkan, penyandaran terhadap model interaksi politik yang ditampilkan, akan dengan sendirinya menjauhkan simpati masyarakat. Kenyataan demikian menunjukan bahwa elit politik hanya berjuang untuk memenuhi ambisi politik pribadi. Dan tentu lambat laun akan dicium masyarakat awam sebab harapan masyarakat untuk mempunyai wakil-wakilnya yang siap memperjuangkan aspirasi mereka di DPR tidak pernah kunjung datang.
Pemilu 2009 tentu menjadi harapan banyak orang akan datangnya perubahan. Memilih wakil rakyat yang betul-betul bertanggung jawab dan aspiratif tentu tidak mudah. Dibutuhkan persiapan yang begitu mendalam bagi masyarakat awam untuk bisa mendapatkan wakil mereka yang berkualitas. Salah memilih hanya akan menjadikan wakil mereka sebagai Jamaah koruptor di gedung DPR.
Mendorong masyarakat untuk selektif dan rasional memilih calon anggota dewan merupakan pilihan yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Jika tidak, masyarakat akan kembali terperangkap dalam mata rantai penderitaan yang tidak akan pernah putus meskipun pemimpin telah berganti tiap periode. Tentu masyarakat tidak ingin mendapati jamaah koruptor bertengger di gedung dewan Indonesia. []
[ kembali ]
Harian Umum Duta Masyarakat, Selasa, 10 Maret 2009
OLEH : FATKHURI, Pemerhati politik dan kandidat Master bidang Kebijakan Publik Australian National University (ANU) Canberra
Pagelaran Pemilihan Umum Legislatif tinggal menghitung hari dan tak berselang lama pemilihan presiden segera menyusul. Ada berbagai macam langgam ekspresi dari sekian banyak fenomena politik saat ini yang bisa kita saksikan. Di tengah perjuangan mencari simpati rakyat untuk bisa memilih figur-figur terbaiknya dalam pentas politik lima tahunan, kader terbaik partai atau partai politik sendiri tak bisa dihindarkan dari jalan terjal untuk menggapai kekuasaan.
Potret buram Parpol Indonesia
Belum hilang dalam ingatan kita, bagaimana prilaku elit politik di lembaga yang terhormat (DPR) terjerat berbagai macam kasus dimulai dari skandal seks (Yahya Zaini (Partai Golkar) vs Maria Eva di penghujung 2006), sampai pada kasus korupsi Hamka Yandhu (Partai Golkar) , Al Amin Nasution (PPP), Bulyan Royan (PBR) dsb) dan sejumlah kasus-kasus yang mengendap dan lepas dari incaran KPK. Ragam kasus yang menimpa anggota DPR ini praktis membawa efek tersendiri dimana wibawa lembaga yang diharapkan bisa menjadi wadah perjuangan aspirasi rakyat kemudian dipertaruhkan.
Melihat realitas tersebut, derap langkah reformasi bak memakan anak sendiri sebab fakta yang tersuguhkan adalah bahwa berbagai upaya menegakkan demokrasi dalam bingkai semangat pemberantasan KKN tergembosi dari dalam. Tak pelak, cibiran dari berbagai kalangan datang tanpa henti. Kenyataan pahit ini sudah menjadi keniscayaan terutama bagi anggota dewan yang terjerumus dalam kubangan skandal baik itu korupsi maupun tindakan Asusila.
Kasus tertangkapnya Anggota DPR dari FPAN, Abdul Hadi Djamal dalam dugaan kasus suap terkait proyek perluasan pelabuhan dan bandara di wilayah Indonesia Timur pada hari Senin 2 Maret 2009 sekitar pukul 22.30 WIB di kawasan Karet, Jl Sudirman, Jakarta menambah deret panjang daftar anggota dewan yang gemar melakukan pelanggaran.
Kendati demikian. tertangkapnya Abdul hadi ini tidak mengagetkan khalayak. Pasalnya fenomena demikian sudah menjadi bumbu dalam sandiwara politik tanah air. Ketidakjeraan elit-elit politik melakukan praktek yang tidak terpuji ini semakin menjustifikasi bahwa potret buram partai politik Indonesia semakin menemukan relevansinya.
Politik uang telah secara kasat mata senantiasa dijadikan subjek yang memainkan peranan penting dalam setiap drama politik yang berlangsung di DPR. Padahal kita tahu, deklarasi anti korupsi kerapkali mereka dengung-dengungkan. Dengan semangat serta komitmen untuk memberantas korupsi, mereka kerap mengepalkan tangan sebagai simbol perlawanan terhadap penyakit korupsi.
Ironisnya, upaya itu hanya sebatas jargon dimana pada tataran implementasinya komitmen tersebut harus berhadapan dengan nafsu keserakahan yang pada gilirannya mengikiskan semangat dan komitmen pemberantasan korupsi yang telah dibangun. Urat malu serta takut anggota dewan seakan telah terputus sehingga kasus demi kasus yang mendera koleganya tidak pernah dijadikan pelajaran. Yang ada adalah kompetisi mengembalikan serta menambah kekayaan. Kenyataan ini semakin menihilkan peran mereka sebagai pejuang aspirasi rakyat.
Meskipun tertangkapnya Abdul Hadi tidak mengagetkan banyak pihak, bagaimanapun PAN sebagai partai politik yang selama ini mengklaim sebagai partai reformis dan bersih dari KKN merasa tertampar. Terlebih ajang pemilu sudah di depan mata dimana seluruh partai politik sedang gencar-gencarnya membangun citra diri di masyarakat untuk menggalang dukungan. Berkaca dari realitas ini, wajar jika PAN pada akhirnya memutuskan untuk secepatnya mengambil tindakan berupa pemecatan terhadap Abdul Hadi sebelum akhirnya mengundurkan diri.
Jamaah korupsi
Pemilu 2009 sebentar lagi berlangsung. Sejatinya pemilu kali ini menjadi titik pijak bagaimana arah baru politik Indonesia dengan kembali pada semangat reformasi terpatri. Dalam konteks politik elit, sudah saatnya partai politik berbenah diri dengan tidak sembarangan memilih atau merekrut calon-calon anggota legislative maupun eksekutif tanpa melihat rekam jejak mereka.
Selama ini hampir dipastikan, partai politik begitu pragmatis merekrut calon angggota legislative. Pragmatisme partai politik ini didasarkan atas realitas bahwa terjun dalam politik praktis atau berpartisipasi dalam pemilihan umum membutuhkan banyak uang. Dasar pemikiran inilah yang kerapkali menjadi tempat bersandar elit politik dimana pada gilirannya memberikan tempat yang istimewa bagi mereka berdompet tebal.
Aksi semacam ini hanya akan melahirkan bom waktu bagi partai politik. Dengan terus menyuburkan praktek semacam ini, maka wibawa partai akan terdepresiasi. Bahkan, penyandaran terhadap model interaksi politik yang ditampilkan, akan dengan sendirinya menjauhkan simpati masyarakat. Kenyataan demikian menunjukan bahwa elit politik hanya berjuang untuk memenuhi ambisi politik pribadi. Dan tentu lambat laun akan dicium masyarakat awam sebab harapan masyarakat untuk mempunyai wakil-wakilnya yang siap memperjuangkan aspirasi mereka di DPR tidak pernah kunjung datang.
Pemilu 2009 tentu menjadi harapan banyak orang akan datangnya perubahan. Memilih wakil rakyat yang betul-betul bertanggung jawab dan aspiratif tentu tidak mudah. Dibutuhkan persiapan yang begitu mendalam bagi masyarakat awam untuk bisa mendapatkan wakil mereka yang berkualitas. Salah memilih hanya akan menjadikan wakil mereka sebagai Jamaah koruptor di gedung DPR.
Mendorong masyarakat untuk selektif dan rasional memilih calon anggota dewan merupakan pilihan yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Jika tidak, masyarakat akan kembali terperangkap dalam mata rantai penderitaan yang tidak akan pernah putus meskipun pemimpin telah berganti tiap periode. Tentu masyarakat tidak ingin mendapati jamaah koruptor bertengger di gedung dewan Indonesia. []
[ kembali ]
