Aksi yang dipertontonkan oleh mahasiswa dan Polisi tersebut bukan sesuatu baru di Indonesia. Peristiwa yang sama terjadi beberapa bulan terakhir dikampus UNAS Jakarta. Pada tanggal 24 Mei 2008 juga terjadi tragedi memilukan. Polisi melakukan penyerbuan ke kampus Universitas Nasional (UNAS) Jakarta ketika Mahasiswa sedang melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM. Yang lebih tragis lagi, Polisi melakukan pengrusakan beberapa fasilitas kampus seperti kaca, Majalah dinding, dan beberapa fasilitas lain. Lebih jauh, polisi juga melakukan aksi penganiayaan terhadap mahasiswa yang sedang memperjuangkan jeritan rakyat kecil.Tak pelak tindakan Polisi menuai kecaman bertubi-tubi dari berbagai kalangan. Pasalnya Polisi dinilai tidak professional dalam merespon aksi mahasiswa. Yang terpenting dari peristiwa tersebut adalah bahwa Polisi tidak pernah belajar dari masa lalu dimana sejarah mencatat bahwa represi militer (Polisi) merupakan kecelakaan sejarah yang tidak bisa di tolerir. Bagaimana seharusnya Polisi menjalankan fungsi dan perannya sebagai agen pelindung rakyat?

Mahasiwa dan aksi protes

Sebelum lebih jauh menjawab pertanyaan tersebut diatas, ada baiknya sekilas menyinggung tentang aksi demonstrasi mahasiswa. Hal ini penting sebab, bentrokan yang tidak jarang menelan banyak korban baik dari elemen mahasiswa maupun pihak kepolisian kerap terjadi dalam moment-moment semacam ini.

Sebagaimana kita tahu, mahasiswa merupakan elemen penting dalam setiap gerakan protes. Kelompok ini dengan jiwa dan semangat mudaannya sarat dengan vitalitas dan idealisme. Penting untuk dicatat bahwa gerakan mahasiswa berbeda dengan partai politik dimana ekistensinya tidak mencari profit sesaat. Oleh karenanya sudah seharusnya kelompok mahasiswa mendapatkan respons atau akomodasi dalam setiap pembuatan keputusan politik.

Element Mahasiswa merupakan sekelompok orang yang mencoba menyuarakan suara rakyat sebagaimana kita kenal dengan gerakan Moral (Social force). Tentu keberadaanya sangat dibutuhkan oleh masayarakat sebagai agent of control (kekuatan control) dan kekuatan pressure terhadap roda pemerintahan yang lalim dan bertindak jauh dari rasa keadilan. Apa jadinya jika Negara tidak mempunyai sistem kontrol dari masyarakat lapis bawah, dan hanya mengandalkan sistem kontrol dari lembaga parlement yang sudah banyak terkontaminasi oleh kepentingan politik. Tentu Negara ini akan kembali ke rezim lama dimana pemerintah bisa seenaknya sendiri melakukan apa saja yang dianggap menguntungkan buat mereka.

Sejatinya, setiap aksi protes selama masih berjalan dalam koridor yang benar mestinya harus dilindungi. Namun kenyataan yang terjadi selama ini, instrument Polisi yang mestinya bisa melindungi rakyat dalam setiap tindak tanduknya justru kerap terjebak kepada aksi anarkisme.

Dalam Negara yang menganut paham demokrasi, kebebasan berpendapat marupakan hak setiap warga Negara dan harus dilindungi. Namun, kenyataan berbanding terbalik, dimana protes mahasiswa seringkali di sikapi dengan tindakan represi polisi. Fakta ini merupakan preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang sekarang tengah menjalani masa transisi. Kalau hal ini dibiarkan terus menerus, hubungan rakyat yang terwakili oleh mahasiswa sebagai pejuang aspirasi rakyat dan Polisi yang notabene sebagai pelindung rakyat tidak akan pernah tercipta harmonisasi.

Kita semua mafhum, apapun tindakan anarkis tidak bisa dibenarkan, begitupun seandainya aksi mahasiswa anarkis juga harus secepatnya perlu penanganan, apalagi Polisi sebagai lembaga yang senantiasa menjunjung tinggi koridor hukum hendaknya senantiasa tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menjalankan tugasnya.

Melihat realitas tersebut tentu timbul keprihatinan bagi kita selaku komponen masyarakat dan dalam hati bertanya-tanya, sudah benarkah sebetulnya apa yang dilakukan Polisi? Dan bagaimana seharusnya Polisi melakukan pengamanan terhadap mahasiswa yang sedang memperjuangkan aspirasi rakyat ini?

Fakta yang dipertontonkan diatas memberikan deskripsi bahwa Polisi selama ini masih belum tuntas berbenah diri. Profesionalisme yang semestinya menjadi landasan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga hukum dan pelindung masyarakat sering termanipulasi oleh tindakan-tindakan sesat (anarkis) yang dilakukan beberapa anggotanya.

Bentrok di kampus UNHAS serta Penyerbuan yang dilakukan Polisi di kampus UNAS beberapa bulan lalu merupakah aksi brutal yang tidak bisa dibiarkan. Kenyataan ini membawa kita pada asumsi bahwa ternyata, reposisi peran Polisi sebagai buah reformasi belum banyak membawa perubahan bagi institusi ini dimana kenyataan ini juga menunjukan bahwa polisi belum bisa professional. Tanpa bermaksud apriori terhadap tugas yang dijalankan oleh polisi sebab peran mereka layak kita dukung, sebagai abdi Negara, Polisi semestinya menanggalkan karakter arogansinya dalam setiap menjalankan tugas. Disisi lain, mereka juga harus membuang jauh-jauh merasa paling benar dengan tindakan yang dilakukan.

Polri dan Profesionalisme
Sebagai institusi hukum, Polisi harus banyak melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Belum hilang dalam ingatan kita bagaimana aksi polisi pada awal-awal reformasi telah menimbulkan banyak korban mahasiswa. Seharusnya polisi harus banyak belajar dari pengalaman masa lalunya agar kedepan lebih bisa professional dalam mengemban amanat Negara, bukan sebaliknya selalu bersikap arrogant dan anti kritik dari pihak luar.

Kenyataan diatas semakin beralasan untuk melakukan revitalisasi peran Polisi sebagai lembaga penegak hukum. Reposisi Polisi dari TNI telah sedikit merubah peran dan fungsi Polri dimana Polri kini tidak lagi sekedar instrument negara, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa saat ini Polri juga sebagai alat penguatan masyarakat sebagaimana termaktub dalam UU NO 2 Tahun 2002 yang memberi tanggung jawab kepada Polri untuk bisa melakukan fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Hanya dengan profesionalime, institusi Polri bisa menemukan jati dirinya kembali.

Sebagai lembaga pengayom dan pelindung masyarakat, sudah waktunya polisi harus bersikap cerdas, cermat dan elegan dalam menangani setiap permasalahan bukan sebaliknya, gampang terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terkait dengan profesionalisme, setidaknya ada dua catatan bagi Polri untuk secepatnya dijadikan prioritas dalam menjalankan tugasnya. Pertama, Arogansi polisi harus sudah mulai di hilangkan, bagaimanapun mereka butuh masukan dan kritik membangun dari segenap komponen bangsa. Di sisi yang lain mereka juga harus sudah meninggalkan gaya represifnya. Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan polisi dimasa lalu telah menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat. Maka merubah image tersebut menjadi pilihan urgent untuk mengembalikan kewibawaan institusi Polri. Oleh karena itu dengan semangat profesionalisme tersebut, polisi sudah harus melakukan penataan kelembagaan secara serius, proposional dan bertanggung jawab. Kedua, sudah saatnya polisi merangkul masyarakat dan tidak menjadikanya sebagai subordinate dari Polisi. Hal ini bisa dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam setiap menjalankan tugasnya. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, maka polisi tidak akan pernah mempunyai arti apa-apa. Kerja sama yang baik antara Polri dengan masyrakat adalah pilihan yang tidak bisa tidak harus di lakukan dan diharapkan akan mempermudah tugas-tugas mereka.

Dengan merujuk dari ke dua hal ini, diharapkan tidak akan ada lagi polemik yang timbul sebagai akibat dari kesalahan, pelanggaran maupun keteledoran dalam menjalankan tugas.