Rapat pleno KPUD sudah menetapkan legalitas kemenangan pasangan Junaedi-Mukti Agung W, dan dijadwalkan mereka dilantik Gubernur Bibit Waluyo pada 24 Januari 2011 (SM, 09/11/10).


Terlepas dari siapa pemenangnya, ke depan bupati dan wakil bupati harus bisa memberikan kejutan bagi masyarakat, yang sudah lama merindukan kemajuan. Bertahun-tahun Pemalang selalu dipandang dengan sebelah mata. Tidak jarang dibandingkan dengan kabupaten/ kota tetangga, seperti Kabupaten Pekalongan, Purbalingga, dan Kabupaten/ Kota Tegal, yang relatif lebih maju dari segi infrastruktur ataupun kinerja bidang lainnya.

Untuk itu, pertama; bupati (dan juga wakil bupati) ke depan harus berani melakukan terobosan. Harus ada kebijakan yang secara spesifik memberi dampak langsung pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan terbukanya lapangan kerja. Tiga tema itu merupakan jantung persoalan yang harus diprioritaskan.


Desain kebijakan secara ekstrem harus digarap. Ekstrem dalam konteks ini adalah kebijakan yang berbeda dari program sebelumnya mengingat saat ini dibutuhkan program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Bupati perlu melakukan perombakan secara masif sehingga pemerintahan ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya.


Kedua; kepala daerah harus bisa membuktikan zero corruption dalam segala bidang, terutama di birokrasi. Ia harus bisa meyakinkan publik bahwa jajaran birokrasi bersih dari unsur KKN. Jika masalah ini diabaikan atau diberlakukan setengah-setengah maka sebaik apapun program kerja tidak bisa berjalan. Penulis punya pengalaman berhubungan dengan birokrasi pemkab dan melihat budaya KKN belum sepenuhnya hilang.


Ketiga; bupati dan wakil bupati harus siap melayani masyarakat dan bukannya minta dilayani. Mental melayani tidak hanya membuat birokrasi pemerintah makin dekat dengan masyarakat tetapi juga mendorong fungsi dan peran birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, mental dilayani hanya akan menjauhkan pemimpin dan birokrat dari rakyat, dan rawan penyelewengan. Studi Banding Dalam kaitan ini, bupati harus memastikan jajarannya siap bekerja tanpa pamrih untuk masyarakat, apalagi melakukan pungli dan sejenisnya. Pastikan jajaran birokrasi dekat dengan masyarakat serta siap melayani secara cepat dan murah. Bupati bisa mencontoh keberhasilan Wali Kota Solo Joko Widodo dan Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto yang baru-baru ini meraih Bung Hatta Anticorruption Award (BHACA).


Dua tokoh tersebut dinilai berhasil memajukan daerahnya. Jokowi, sebutan populer Wali Kota Solo, dinilai sangat peduli dengan kehidupan masyarakat, dan di bawah kepemimpinannya Solo maju pesat. Dia juga dianggap berhasil menata 5.817 pedagang kaki lima (PKL) tanpa ada unjuk rasa.


Pedagang diberikan kios dengan membayar retribusi Rp 3.000 per hari. Bahkan dia menganggap pedagang kecil sebagai potensi, yang ditunjukkan dengan kontribusi yang signifikan pada kenaikan PAD, khususnya sektor pasar tahun 2008, yakni dari Rp 7 miliar naik menjadi Rp 12 miliar (SM, 01/11/10).


Adapun Herry dikenal sebagai sosok egaliter yang setia melayani masyarakat. Baginya jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya untuk melayani. Dia berpendapat bahwa kekuasaan pada dasarnya bukan untuk menguasai melainkan untuk melayani. Apa yang dilakukan dua pemimpin daerah tersebut harus menjadi cermin positif bagi bupati dan wakil bupati Pemalang yang baru, mengingat banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.


Jika memungkinkan, tak ada salahnya mengalokasikan dana APBD untuk studi banding ke Solo atau Yogyakarta, guna mengeksplorasi konsep bagaimana menjadi pemimpin sekaligus pelayan masyarakat, yang tidak hanya dekat dengan rakyat, tetapi juga bisa memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat. Masa pencitraan sudah selesai, sekarang saatnya untuk kembali bekerja. (10)


— M Fatkhuri, Ketua Asosiasi Perantau Cibuyur Kranding 02 Warungpring Pemalang, tinggal di Jakarta. Alumnus program S2 Kebijakan Publik Crawford School Australian National University (ANU) Canberra