Dari sisi teknis, pelaksanaan pemilukada berjalan aman, tertib dan lancar. Meskipun ada kendala yang ditemui, namun tidak mengganggu teknis pelaksanaan pemilukada. Namun demikian, secara subtansi, pemilukada masih menyisakan berbagai macam persoalan fundamental. Pertama, berdasarkan hasil perhitungan sementara, suara golput justru sangat dominan atau mempunyai prosentase yang sangat tinggi. Data dari KPUD Pemalang menyebutkan bahwa dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilukada sebanyak 1.049.961, hasil sementara jumlah suara sah 446. 612 dari 78.10 persen suara yang sudah masuk (www.panturanews.com, 31 Oktober 2010). Melihat prosentase ini, bisa diprediksi bahwa golput bisa mencapai lebih dari 40 persen dari total DPT. Jika suara sah 78.10 persen adalah 446.612, maka jumlah total 100 persen suara sah menjadi 571.846, sehingga jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 478.115 dari jumlah total DPT atau setara dengan 45.54 persen. Jika mengacu kepada hasil quick account LSI dan JIP, maka angka golput menjadi pemenang nomor dua dengan selisih sangat tipis yakni 0.10 dari Junaedi-Agung yang memperoleh 45.64 persen. Tingginya angka Golput ini harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh stakeholders terutama Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat.

Masalah Kedua adalah maraknya praktek money politik juga perlu menjadi bahan perhatian tersendiri sebab secara tidak langsung hal ini telah menodai pelaksanaan pesta demokrasi, dan pada derajat tertentu bisa berujung pada kurangnya legitimasi pemerintahan ke depan.

Menyoal fenomena Golput

Tingginya angka Golput harus menjadi bahan pelajaran bagi semua pihak. Akar masalah harus secepatnya dicari sehingga di kemudian hari kenyataan semacam ini bisa diminimalisir. Sejauh yang penulis ketahui, Golput dalam pemilukada kabupaten pemalang diakibatkan oleh dua macam sebab. Pertama, secara umum pada dasarnya masyarakat sudah terdaftar, akan tetapi sebagian dari mereka tidak menghadiri Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena ada urusan yang mereka anggap lebih penting seperti harus bekerja dan sebagainya. Contoh, di dua TPS (15 dan 16) kelurahan Kebondalem, kecamatan pemalang, dari 500 warga yang mempunyai hak pilih hanya sedikit sekali dari mereka yang menggunakan hak pilihnya karena alasan pekerjaan, malas karena pemilukada tidak merubah nasib hidup mereka serta alasan lain (www.panturanews.com, 31 Oktober 2010). Kedua, keengganan sebagian masyarakat untuk mendatangi TPS karena tidak diberi uang oleh pasangan calon. Fakta menunjukan bahwa sebagian masyarakat tidak memilih karena mereka tidak diberi uang pengganti, padahal di desa lain beberapa anggota masyarakat menerimanya. Contoh, sebagian warga desa tumbal kecamatan comal mengatakan bahwa mereka malas pergi ke TPS karena tidak diberi uang sementara tetangga desa mereka yakni desa Sekayu kebanyakan pemilih menerimanya tiap orang sebesar Rp.10.000 (www.panturanews.com, 31 Oktober 2010)
Untuk menjawab masalah pertama, jika benar ketidakmauan untuk pergi ke TPS karena masyarakat menganggap bahwa pemilukada bukan jawaban atas masalah yang mereka hadapi sehari-hari, tentu pemerintah dan pihak terkait harus merespon hal ini secara serius. Fenomena ini menjadi bahan evaluasi terutama bagi para politisi dan khususnya pemerintah daerah. Apa yang dirasakan masyarakat merupakan sebuah refleksi bahwa pemilihan baik presiden maupun kepala daerah tidak banyak memberikan kontribusi positif bagi perbaikan hidup mereka. Mereka menganggap bahwa pemilukada sering diselenggarakan, namun yang menikmati justru segelintir elit yang dekat dengan kekuasaan. Sebaliknya harapan masyarakat untuk menikmati perbaikan nasib tak kunjung tiba. Kondisi ini pada giliranya membuat masyarakat di satu sisi menjadi apatis untuk mengikuti pemilukada, dan pada sisi yang lain membuat mereka lebih rasional dalam menentukan pilihan. Apatisme masyarakat ditunjukan dengan menganggap pemilukada bukan sesuatu yang penting, sehingga mereka tidak lagi mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan pemilukada. Sementara, tindakan rasional terlihat dari sikap mereka yang akan memilih kalau hasil dari pemilukada betul-betul memberikan efek yang jelas bagi perbaikan kehidupan mereka.
Preferensi politik masyarakat dalam karakteristik seperti ini tidak bisa secara serampangan dikatakan sebagai tindakan apolitik. Dalam kondisi dimana masyarakat sudah mulai tercerahkan
serta dewasa dalam berpolitik, keputusan untuk melakukan sesuatu salah satunya diukur dari pertimbangan seberapa besar insentif yang ia akan terima. Tindakan yang demikian biasa disebut sebagai rational action (tindakan rasional). Dalam rational choice theory, seorang individu akan mempertimbangkan cost dan benefits dalam mengambil sebuah keputusan. Jika benefits yang mereka terima lebih besar daripada cost yang mereka keluarkan, maka seseorang
akan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, jika ia menganggap melakukan sesuatu itu tidak akan memberikan dampak apa-apa pada perbaikan hidup mereka, maka seseorang tidak akan melakukannya. Kondisi inilah yang disebut Green (2002) sebagai pilihan merupakan refleksi dari keuntungan/kegunaan yang maksimal atau choices reflect utility
maximization.
Berkaitan dengan pertanyaan kedua, ketidakmauan masyarakat karena tidak diberi uang merupakan fakta miris yang harus menjadi perhatian publik. Budaya money politik sudah sedemikian hebatnya menjalar di tubuh elit-elit politik kita yang pada giliranya sukses menjadikan masyarakat sebagai sekelompok orang peminta-minta. Mindset masyarakat yang seperti ini adalah imbas dari tingkah laku kotor elit politik yang demi nafsu kekuasaan menghalalkan segala cara termasuk dengan bagi-bagi uang, menawarkan seabreg jasa, dan sejenisnya pada saat kampanye. Masyarakat kita telah diajari prilaku menyimpang dimana pesta demokrasi dipersepsi sebagai arena bagi-bagi uang oleh elit politik kepada masyarakat. Dus, money politik dalam derajat tertentu justru menjadi bumerang bagi politisi lain yang cekak kondisi kantongnya. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmauan sebagian masyarakat untuk mencoblos hanya dengan alasan tidak diberi uang oleh calon bupati dan wakil bupati.

Memberi kejutan

Terlepas dari masalah kalah-menang, siapapun pemimpinnya, bupati dan wakil bupati ke depan harus bisa memberikan kejutan bagi masyarakat pemalang yang sudah terlalu lama rindu dengan kemajuan. Diakui atau tidak, bertahun-tahun pemalang selalu dipandang sebelah mata. Tidak jarang ia selalu dibandingkan dengan kabupaten/kota disebelahnya seperti Pekalongan, Purbalingga serta Tegal dan Slawi yang relatif lebih maju baik dari segi infrastruktur maupun bidang lainya. Ada tiga masalah krusial yang harus menjadi perhatian bupati terpilih.
Pertama, bupati harus berani melakukan terobosan mau dibawa kemana pemalang dalam periode 5 tahun ke depan. Harus ada kebijakan yang secara spesifik bisa memberi dampak secara langsung tidak hanya pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah (pro economic growth policy), tetapi juga pada percepatan penanggulangan kemiskinan (pro poor policy) serta terbukanya lapangan kerja secara luas bagi masyarakat pemalang (pro jobs policy). Tiga area ini merupakan jantung persoalan yang harus menjadi perhatian serius bagi bupati terpilih. Desain kebijakan secara ekstrim harus dilakukan. Ekstrim dalam konteks ini adalah kebijakan yang dibuat bisa dibilang unik, beda dengan program-program pemerintah sebelumnya, serta mempunyai karakter bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Dus, bupati terpilih harus melakukan perombakan secara massif sehingga pemerintahan ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya.
Kedua, bupati terpilih harus secara tegas memberlakukan konsep zero corruption dalam segala bidang terutama di jajaran birokrasi. Ia harus bisa meyakinkan publik bahwa seluruh jajaran birokrasi bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jika masalah ini diabaikan atau diberlakukan tapi setengah-setengah, maka sebaik apapun program kerja dan janji kampanye, pada akhirnya tetap tidak akan bisa berjalan. Alih-alih mencari solusi demi kemajuan daerah, yang didapat justru menurunya legitimasi dari masyarakat serta semakin terpuruknya kondisi daerah. Terkait masalah ini, penulis punya pengalaman pribadi, bagaimana pelayanan di salah satu kantor kabupaten belum sembuh dari aroma KKN. Suatu hari ketika penulis mengurus pindah domisili, penulis disuruh bayar dengan nominal lebih dari seharusnya. Laiknya sebuah urusan, wajar kiranya jika kita dimintai uang administrasi. Namun, yang tidak wajar apabila ada istilah uang wajib dan uang sunah. Istilah “wajib sunah” ini penulis buat sendiri untuk menggambarkan betapa birokrasi di kabupaten pemalang belum bisa lepas dari persoalan klasik (KKN) ini. Uang wajib adalah nominal yang tertera dalam kuitansi sedangkan uang sunah adalah nominal yang harus kita berikan di luar nominal yang tertulis dalam kuitansi atau meminjam kata-kata oknum tersebut “terserah bapak mau kasih berapa”. Yang menjadi masalah adalah bukan pada besar kecilnya nominal yang harus diberikan kepada oknum pegawai, akan tetapi mental koruptif tersebut yang harus menjadi perhatian serius bupati sebagai kepala pemerintahan.
Ketiga, bupati dan wakil bupati harus menjalankan konsep melayani bukan dilayani. Mental melayani tidak hanya menjadikan birokrasi pemerintah semakin dekat dengan masyarakat akan tetapi juga bisa mendorong fungsi dan peran birokrasi menjadi lebih efektif dan efesien. Sebaliknya mental dilayani tidak hanya menjauhkan pemimpin dan birokrat dari rakyat, tetapi juga rawan dengan berbagai macam penyelewengan karena menganggap diri sebagai penguasa yang merasa berkuasa atas segala hal. Dalam kaitan ini, bupati terpilih harus memastikan segala jajarannya siap bekerja untuk masyarakat tanpa embel-embel apapun, apalagi melakukan pungli dan sejenisnya. Pastikan jajaran birokrasi dekat dengan masyarakat serta sebisa mungkin bisa melayani dengan cepat dan murah.
Bupati terpilih harus bisa mencontoh keberhasilan Wali Kota Solo dan Jogya yang baru-baru ini mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA). Wali Kota Solo (Joko Widodo) dan Wali Kota Yogyakarta (Herry Zudianto) adalah dua sosok pemimpin yang berhasil memajukan daerahnya. Salah satu contoh dari keberhasilan Joko adalah sebagai pemimpin, dia sangat peduli dengan kehidupan masyarakat dimana di bawah kepemimpinannya kota Solo mengalami perubahan yang pesat. Joko salah satunya berhasil menata 5.817 pedagang Kaki Lima tanpa ada unjuk rasa. Pedagang diberikan kios dengan membayar retribusi Rp 3.000 per hari. Menurutnya, PKL merupakan potensi yang tidak perlu disingkirkan dan terbukti usaha ini tidak sia-sia dimana Kota solo mengalami kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari pasar yang semula Rp 7 miliar naik menjadi Rp 12 miliar pada tahun 2008 (Suara Merdeka, 1 November 2010)
Setali tiga uang, Heri (wali kota Jogya) dikenal sebagai sosok egaliter yang setia melayani masyarakat. Baginya jabatan adalah amanah yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat. Dia berpendapat bahwa kekuasaan padadasarnya bukan untuk menguasai, akan tetapi untuk melayani.
Apa yang dilakukan dua orang pemimpin tersebut harus menjadi lesson learned terutama bagi bupati pemalang terpilih nanti. Sebab ada banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Jika dimungkinkan, alokasikan dana yang diambil dari APBD untuk melakukan studi banding ke dua daerah tersebut sehingga bupati terpilih bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dan pelayan masyarakat yang tidak hanya dekat dengan rakyat, akan tetapi juga bisa memajukan daerah dan mensejahterakan rakyatnya.Masa pencitraan sudah selesai, sekarang masanya untuk kembali bekerja. Selamat kepada bupati dan wakil bupati terpilih.